POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A.      Pengertian Politik Strategi dan Polstranas

Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berati kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan Taia berarti urusan. Beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan yaitu :

  • Dalam arti kepentingan umum (Politics)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, bail yang berada dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah. Politik (Politics) adalah suatu rangkaian asas/prinsip, keasaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan.

  • Dalam arti kebijaksanaan (Policy)

Politik adalah penggunaan pertimbangan – pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kehendaki.

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu Strategia yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

Karl von Clausewitz berpendapat strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan.

Politik Nasional adalah suatu kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

B.      Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional memahami pokok -pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

C.      Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Tingkat penentu kebijakan puncak
  2. Tingkat kebijakan umum
  3. Tingkat penentu kebijakan khusus
  4. Tingkat penentu kebijakan di daerah
  5. Tingkat penentu kebijakan teknis

D.      Politik  Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosilal.

Politik dan Strategi Nasional aturan ketaranegaraan dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Presiden menetapkan visi dan misi yg dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang dugunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa.

  • Makna pembangunan nasional
  • Manajemen nasional

Unsur –unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi :

  • Negara
  • Bangsa Indonesia
  • Pemerintah
  • Masyarakat

E.      Otonomi Daerah

Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diselenggarakan secara proporsional sehingga saling menunjang. Prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberi kewewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat yakni :

  • Politik luar negeri
  • Pertahanan dan keamanan
  • Moneter/fiskal
  • Peradilan (yustisi)
  • Agama

F.      Implementasi Politik dan Strategi Nasional

Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum :

  • Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum
  • Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat
  • Menegakkan hukum secara konsisten unyuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, menghargai HAM
  • Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitandengan HAM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa
  • Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk KNRI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahtera, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif
  • Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun

Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi :

  • Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi
  • Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat
  • Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar
  • Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat
  • Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan disetiap daerah
  • Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomisecara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar

Implementasi politik strategi nasional di bidang politik :

  • Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan
  • Menyempurkan UUD 1945
  • Meningkatkan peran MPR
  • Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka
  • Meningkatkan kemandirian partai politik
  • Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat
  • Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  • Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya
  1. a. Politik luar negeri
  • Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional
  • Melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat
  • Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional
  • Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas
  1. b. Penyelenggara negara
  • Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya
  • Meningkatkan kualitas aparatur negara
  • Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat dan pejabat pemerintahan
  • Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntanbilitasnya
  • Meningkatkan kesejahteraan PNS, TNI, dan KNRI untuk menciptakan aparatur
  • Memantapkan netralisasi politik pegawai negeri dengan menghargai hak –hak politiknya
  1. c. Komunikasi, informasi, dan media massa
  • Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional
  • Meningkatkan kualitas komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global
  • Meningkatkan peran pers yang bebas
  • Membangun jaringan informasi dan komunikasi
  • Memperkuat kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana
  1. d. Agama
  • Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika
  • Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempuraan sistem pendidikan agama
  • Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya
  1. e. Pendidikan
  • Mengupayakan perluasaan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
  • Merumuskan nilai-nilai kebudayaan indonesia
  • Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi
  1. f. Kedudukan dan Peranan Perempuan
  • Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  • Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan
  1. g. Pemuda dan Olahraga
  • Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia
  • Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi
  • Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat
  1. h. Pembangunan Daerah
  • Mengembangkan otonomi daerah secara luas
  • Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah
  • Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat
  • Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
  1. i. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  • Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya
  • Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup
  • Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat

Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan

  • Menata Tentara Negara Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten
  • Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
  • Meningkatkan kualitas keprofesionalan TNI
  • Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: